apa yang dimaksud dengan birokrasi governansi publik?
1. apa yang dimaksud dengan birokrasi governansi publik?
Jawaban:
birokrasi merupakan setruktur tatanan organisasi
bagan pembagian kerja dan hierarki yang
terdapat pada sebuah lembang yang
penting.....
Penjelasan:
semoga membantu
maaf salah tau tidak
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Epektivitas birokrasi Publik serta berikan contoh kasusnya
Jawaban:
Pemerintah birokrasi atau aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki peran dan peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Efektivitas dan manajemen organisasi negara atau pemerintah tergantung pada aparatur negara, karena merekalah yang akhirnya menjadi pelaksana pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan tugas pelayanan publik, hanya akan berjalan dengan baik, didukung oleh moral dan etika, serta sikap dan tindakan aparatur yang profesional, dalam pelaksanaan tugas
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Epektivitas birokrasi Publik serta berikan contoh kasusnya!
Jawaban:
SECARA umum, gambaran birokrasi merupakan tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas administrasi dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak organisasi.
Pemerintah birokrasi atau aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki peran dan peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Efektivitas dan manajemen organisasi negara atau pemerintah tergantung pada aparatur negara, karena merekalah yang akhirnya menjadi pelaksana pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan tugas pelayanan publik, hanya akan berjalan dengan baik, didukung oleh moral dan etika, serta sikap dan tindakan aparatur yang profesional, dalam pelaksanaan tugas
4. jelaskan apa yang disebut dengan birokrasi publik?
Jawaban:
Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ...
5. jelaskan hubungan antara refomarsi birokrasi dengan MSDM sektor publik
Jawaban:
kerana. sbeb itu dinamkan birorkrasi
Penjelasan:
maaf klo salah
6. 1. Apa yang menjadi tantangan dalam menegakkan etika birokrasi dalam pelayanan publik?
Jawaban:
Menegakkan etika birokrasi dalam pelayanan publik menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi implementasinya. Beberapa tantangan tersebut meliputi:
Korupsi: Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan publik. Birokrasi yang korup dapat mengabaikan prinsip-prinsip etika, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efektif dan tidak adil.Kesenjangan antara harapan dan kenyataan: Terkadang, harapan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat tinggi, sementara kenyataannya masih jauh dari harapan tersebut. Birokrasi harus bekerja keras untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.Kurangnya kesadaran dan pendidikan etika: Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan etika di kalangan birokrat. Etika birokrasi harus menjadi bagian integral dari pelatihan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah. Kurangnya pemahaman tentang etika birokrasi dapat menyebabkan perilaku yang tidak etis atau penyalahgunaan kekuasaan.Tekanan politik dan kepentingan pribadi: Birokrasi sering kali beroperasi dalam konteks politik yang kompleks. Tekanan politik dan kepentingan pribadi dapat mengganggu implementasi etika birokrasi. Birokrat mungkin menghadapi tekanan untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya adil atau transparan untuk memenuhi kepentingan politik atau pribadi.Kurangnya pengawasan dan sanksi yang efektif: Kurangnya pengawasan dan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran etika birokrasi dapat memperburuk situasi. Jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti dengan tegas, maka tidak akan ada insentif yang kuat bagi birokrat untuk bertindak secara etis.Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan institusi terkait untuk menerapkan aturan dan praktik yang mendukung etika birokrasi. Selain itu, perlunya pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang etika birokrasi di kalangan birokrat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika birokrasi.
7. Jelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh pimpinan birokrasi sebagai manajer pelayanan publik?
Pimpinan birokrasi yang akan memimpin sebagai manager pelayanan publik harus memiliki setidaknya tujuh kemampuan, yaitu manajemen diri, manajemen komunikasi, manajemen kemajemukan, manajemen etika, manajemen tim, manajemen keragaman budaya, dan manajemen perubahan.
Pembahasan:
Pelayanan publik adalah pelayanan organisasi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum kepada masyarakat. Pelayanan publik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan kenyamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa pelayanan publik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seluruh warga negara dan barang, jasa dan/atau penduduk. adalah suatu kegiatan. Layanan manajemen yang disediakan oleh penyedia layanan publik. Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang memuaskan. Kepuasan masyarakat merupakan ukuran pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar operasional pemerintah (SOP). Artinya, kualitas tinggi, kualitas tinggi, sederhana, murah, adil, cepat, layanan terukur. Pelayanan juga perlu mempertimbangkan aspek teknis dan nonteknis, atau kualitas dan kemampuan perangkat pelayanan.
Pelajari lebih lanjut:Pelajari lebih lanjut materi tentang kompetensi, pada: https://brainly.co.id/tugas/2456324
#BelajarBersamaBrainly#SPJ18. Tujuan utama dilakukannya reformasi dalam pengelolaan birokrasi di setiap negara adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efesieni pelayanan publik dan modernisasi pelayanan publik. jelaskan!
Jawaban:
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
Jawaban:
karena geografi disebut fisika oleh guru
9. mengapa kinerja birokrasi terkesan tidak professional dalam menyediakan pelayanan publik
Jawaban:
Karena masih banyak pegawai birokrasi yang tidak mengamalkan nilai-nilai etika yang ada, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan.
10. Bagaimana memastikan birokrasi sektor publik akuntabel dan mampu memberikan hasil yang terukur
Jawaban:
birokrasi yang bersih dan akuntabel ditandai dengan indeks perilaku anti korupsi yang semakin baik, nilai SAKIP meningkat dan dapat mempertahankan opini WTP dari BPK. Sedangkan indikator dari birokrasi yang kapabel meliputi indeks kelembagaan, indeks SPBE dan indeks profesionalitas ASN. Akuntabilitas dilakukan agar memudahkan dalam mengevaluasi dari capaian kinerja pegawai yang telah ditetapkan pada suatu program yang telah direncanakan baik itu tentang keberhasilan atau kegagalan dari target yang telah ditetapkan.
11. perubahan kultural dan interaksional akibat penerapan e-government dalam birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik tersebut
Jawaban:
pengertian
Disebutkan bahwa Good Governance atau Pemerintahan yang Baik merupakan pemerintahan yang menerapkan serta mengembangkan prinsip prinsip akuntabilitas, profesionalitas, pelayanan prima, transparansi, efisiensi dan efektifitas, demokrasi, supremasi hukum yang kesemuanya bisa diterima oleh seluruh masyarakat.
cara ya akuntabilitas, profesionalitas, pelayanan prima, transparansi, efisiensi dan efektifitas, demokrasi, supremasi hukum yang kesemuanya bisa diterima oleh seluruh masyarakat
Penjelasan:
maaff kalau salah
12. apa yang di maksud dengan birokrasi
Secara umum, pengertian birokrasi adalah rantai komando berbentuk piramida dalam suatu organisasi dimana posisi di tingkat bawah lebih banyak daripada tingkat atas.
semoga membantu (maaf klo salah)
13. problematika model birokrasi hubungan publik ?
Jawaban:
Problematika model birokrasi hubungan publik saat ini adalah birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Selain itu, birokrasi hubungan publik dijalankan dengan tidak efektif. Salah satunya adalah diwajibkannya masyarakat untuk mengantri untuk waktu yang lama, padahal dapat diefisienkan dengan penggunaan tiket elektronik.
Penjelasan:
Birokrasi hubungan publik merupakan salah satu cabang birokrasi yang hingga kini masih perlu dibenahi di Indonesia. Hal ini terutama terjadi karena prosesnya yang sangat rumit dan menciptakan suasana tidak nyaman di kalangan masyarakat. Hal inilah yang merupakan kewajiban dan kewenangan khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pelajari lebih lanjut tentang materi birokrasi pada https://brainly.co.id/tugas/9672799
#BelajarBersamaBrainly
14. Apa maksud dari birokrasi
birokrasi adalah suatu organisasi yang memilki rantai komando dengan bentuk Piramida dimana banyak orang yang ditingkat dibawah dari pada diatas biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil atau militer.
15. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan professionalisme dalam pelayanan publik? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan professionalisme dalam pelayanan publik? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan professionalisme dalam pelayanan publik? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan professionalisme dalam pelayanan publik?
Jawaban:
dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan untuk untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana.
16. Mengapa saudara mempelajari birokrasi dan Goveransi Publik ! Jelaskan UraianSaudarasemoga ada yg membantu, terimakasih
Penjelasan:
birokrasi harus bisa dipahami, melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan system pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti salah satu kondisi birokrasi yang professional adalah memberikan pelayanan tewrhadap masyarakat (public service), sehingga cita-cita, inisiatif dan upaya-upaya birokrasi perlu diarahkan guna memiliki wawasan pelayanan public. Birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada penguasa, dengan tujuan untuk memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekkuasaan. Dengan reformasi birokrasi yang dilakukan, konseppelayanan pun dilakukan perubahan, dari orientasi pelayanan penguasa sampai saatnya menuju orientasi pelayanan publik
17. Dalam pelayanan publik etika dan professionalime adalah sesuatu sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Jelaskan: 1. Jelaskan apa yang dimaksud etika dalam pelayanan publik ? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan professionalisme dalam pelayanan publik?
Jawaban:
1. Etika pelayanan publik
Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban, mengenai norma dan moral yang dianut dalam masyarakat.
Pelayanan adalah interaksi antara orang perorang yang bertujuan mencapai kepuasan terhadap apa yang diberikan oleh satu pihak
Publik adalah umum atau masyarakat.
Jadi Etika Pelayanan Publik adalah suatu cara melayani masyarakat dengan memperhatikan nilai nilai atau norma norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan kepuasan atas apa yang ia butuhkan.
Contoh : Pelayanan Prima Dinas Sosial dalam melayani kebutuhan masyarakat pra Keluarga Sejahtera.
2. Profesionalisme dalam pelayanan publik
Profesionalisme adalah kecakapan, keahlian serta disiplin
Pelayanan adalah interaksi antara orang perorang yang bertujuan mencapai kepuasan terhadap apa yang diberikan oleh satu pihak
Publik adalah umum atau masyarakat.
Jadi profesionalisme dalam pelayanan publik adalah kemampuan para pelayan publik (instansi pemerintah ataupun swasta) untuk untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana serta tetap berpatokan pada etika dan norma yang berlaku di masyarakat.
18. apa yang dimaksud birokrasi
Birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau dalam definisinya yang lain birokrasi adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.
19. bagaimana membangun birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang efektif dalam pelayanan publik ?
setahu saya bahwa birokrasi dalam sistem pemerintahan tentang kinerja pemerintahan. Bagi kalangan akademik,biasanya baik atau buruknya suatu pemerintahan dapat dilihat dan diukur dari seberapa jauh performance birokrasi itu sendiri berjalan.
20. Apa yang di maksud dengan birokrasi?
MenurutFritz Morstein Marx,Pengertian Birokrasiadalah suatu tipe organisasi yangdipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.suatu organisasi yg penerapannya berhubungan dengan tujuan yg hendak dicapai
21. bagaimana cara agar birokrasi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan publik sesuai dengan azas good government
Jawaban:
pengertian
Disebutkan bahwa Good Governance atau Pemerintahan yang Baik merupakan pemerintahan yang menerapkan serta mengembangkan prinsip prinsip akuntabilitas, profesionalitas, pelayanan prima, transparansi, efisiensi dan efektifitas, demokrasi, supremasi hukum yang kesemuanya bisa diterima oleh seluruh masyarakat.
cara ya akuntabilitas, profesionalitas, pelayanan prima, transparansi, efisiensi dan efektifitas, demokrasi, supremasi hukum yang kesemuanya bisa diterima oleh seluruh masyarakat
Penjelasan:
maaff kalau salah
22. Birokrasi sering mengalami ketidakoptimalan kinerja dan melenceng dari tujuan dalam pelayanan publik akibat internal institusi birokrasi sendiri dan di lingkungan di mana birokrasi berada. Pemimpin birokrasi juga cenderung tidak aktif dan tidak mampu melakukan optimalisasi kinerja. Jelaskan masalah-masalah apa saja yang menjadi tantangan manajemen pelayanan publik di Indonesia!
Berbagai masalah yang menjadi tantangan manajemen pelayanan publik di Indonesia secara umum memiliki kesamaan di tingkat nasional dan beberapa daerah serta institusi tertentu yang belum direformasi oleh pihak berwenang setempat yaitu
minimnya efisiensi kerjamentalitas ingin dilayani publik dan berkuasa bukan melayani publik sehingga pihak siapapun yang berurusan dengan demokrasi dikondisikan untuk mengikuti alur kerja mereka yang memakan waktu dan biaya.pemahaman di kalangan birokrasi yang merupakan warisan rezim lama 'jika bisa dibuat sulit, kenapa dipermudah'.PembahasanMasalah birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia telah berlangsung bertahun-tahun dari skala yang kecil hingga skala nasional. Tanpa disadari, hal itu telah memberikan efek negatif bagi pembangunan nasional di berbagai bidang serta menjauhkan peluang dan investasi bisnis dari negara lain karena menunjukkan sikap yang tidak profesional dalam berkarya. Hanya pihak yang berwenang yang bisa melakukan perubahan mengingat hal itu merupakan ranah negara yang memerlukan berbagai perubahan dasar hukum dan regulasi.
Pelajari lebih lanjutPelajari lebih dalam materi tentang masalah birokrasi publik Indonesia di link berikut ini
https://brainly.co.id/tugas/37239165
#BelajarBersamaBrainly #SPJ1
23. penelitian tentang efektifitas birokrasi dalam pelayanan publik yg menyajikan data tentang efisiensi birokrasi,menurut tujuannya disebut dengan penelitian...a.dasarb.terapanc.historisd.surveye.observasi
Jawaban:
e
Penjelasan:
24. yang dimaksud dengan birokrasi
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.
25. yang dimaksud birokrasi adalah
Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya.Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando.
26. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Epektivitas birokrasi Publik serta berikan contoh kasusnya!Tlg dijawab dengan benar yaBagi yang tidak tau tidak perlu dijawab!!!!!!T'rima Kasih
Jawaban:
• Epektivitas Birokrasi Publik yaitu tingkat keberhasilan pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
• Contoh kasus :
o Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yaitu program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara.
o Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antarpemerintahan dan lembaga.
Penjelasan:
27. Hubungan atau keterkaitan antara MSDM dengan kinerja birokrasi publik di indonesia?
Masyarakat Indonesia melihat bahwa pelayanan dalam birokrasi masih belum baik. Masyarakat beranggapan bahwa para pelayan public tersebut belum memiliki komitmen dan konsistensi dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut karena setiap sumber daya manusia dalam birokrasi belum menjalankan standar kompentensi dengan baik dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang merasakan bahwa pelayanan dari para birokrat kita belum cepat tanggap.Jika kita mengacu pada teori x dan y dari Mc gregor, maka kita dapat melihat bahwa perilaku dari para pekerja birokrasi kita berbeda) beda. Misal pada karyawan x yang memiliki sikap kurang cepat tanggap, kurang memilikikesadaran dan komitmen, tidak suka bekerja dan tidak bertanggungjawab. Lalu pada karyawan y yang memiliki kesadaran tinggi akan pekerjaannya,suka bekerja,memiliki komitmen dan bertanggungjawab. Demikianlah seperti halnya yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak para pegawai birokrat yang memiliki karakter x tetapi juga ada yang memiliki karakter y. Dengan memahami sifat dan karakter dari para pegawai birokrat kita maka kita dapat menentukan cara untuk meningkatkan kualitas para pegawai birokrasi.
Berikut adalah berbagai cara penanganganan masalah sumber dayamanusia yang kami paparkan berdasarkan karakter pegawai itu sendiri :
1.Pegawai memiliki kemampuan daya cipta yang kecil dalam memecahkanmasalah) masalah organisasi, maka perlu diadakannya pelatihan kepada para pegawai agar mereka mampu meningkatkan kemampuan mereka.
2.Pegawai kurang ambisius, kurang bertanggung jawab dan hanya senang diarahkan. Maka perlu adanya motivasi kepada pegawai seperti halnya berupaimbalan atas prestasi dan hukuman atas pelanggaran.
3.Pegawai kurang menyukai pekerjaan, maka perlu adanya penempatan posisikerja atau di!isi yang sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut.
4.Pegawai suka melakukan pelanggaran dalam bekerja, maka diperlukan fungsi controlling yang tegas agar pegawai tidak melakukan penyelewengan dalam pencapaian tujuan organisasi & Pegawai menunjukan prestasi yang baik dalam bekerja, maka pegawai patut mendapatkan imbalan atau balas jasa (remunerasi) yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya
Semoga membantu
28. apa tujuan utama sistem birokrasi dalam administrasi publik
Jawaban:
Tujuan utama sistem birokrasi dalam administrasi publik adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Beberapa tujuan utama dari sistem birokrasi adalah sebagai berikut:
1. Efisiensi: Sistem birokrasi bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, termasuk waktu, tenaga, dan anggaran. Hal ini dicapai melalui standar prosedur yang jelas, alokasi sumber daya yang tepat, dan penggunaan teknologi yang efektif.
2. Efektivitas: Sistem birokrasi bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Administrasi publik harus mampu memberikan layanan publik yang berkualitas, menjalankan kebijakan dengan baik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Akuntabilitas: Sistem birokrasi bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Birokrasi harus transparan, mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik, dan melayani kepentingan publik dengan integritas.
4. Pemerataan: Sistem birokrasi juga bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga semua warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan dan fasilitas pemerintah.
5. Perlindungan hukum: Birokrasi bertujuan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara harus menjadi fokus dalam sistem birokrasi.
6. Inovasi dan adaptasi: Birokrasi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga relevansi dan kualitas layanan publik yang disediakan oleh administrasi publik.
Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja administrasi publik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif.
29. MANFAAT DARI BIROKRASI PUBLIK
Jawaban:
Manfaat dari biroksasi publik:
Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan.
Memberikan jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara.
Mendukung,mempermudah,mempercepat,
meningkatkan efektifitas, serta efesiensi pencapaian dari beragam tujuan pemerintah.
Penjelasan:
Semoga membantu
kalau bisa jadikan jawaaban tercerdas ya >_<
^_^
30. 3 Birokrasi memiliki tujuan untuk melaksanakan administrasi, kerjasama dalam lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan, Birokrasi juga merupakan alat bagi pemerintah untuk memudahkan dalam fungsi pelayanan pemerintah. Birokrasi pemerintahan yang buruk berdampak pada kualitas pelayanan publik yang buruk, demikian pula sebaliknya birokrasi pemerintahan yang baik berdampak pada kualitas pelayanan publik yang baik. Berangkat dari hal tersebut dan tuntutan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah melakukan 9 program percepatan reformasi birokrasi. a. Jelaskan 9 program percepatan dalam reformasi birokrasi! b. Mengacu pada 9 program percepatan dalam reformasi birokrasi tersebut, jelaskan 3 program dari 9 program percepatan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi – Jusuf Kalla!
9 program percepatan dalam reformasi birokrasi kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla adalah:Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan menguatkan jati diri sebagai negara maritim. Menetapkan aturan pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Membangun wilayah Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi terhadap sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" meningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Meningkatkan tingkat produktif rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Merealisasikan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Merevolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Menguatkan kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.3 program percepatan dalam reformasi birokrasi kabinet Jokowi-Jusuf Kalla Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Presiden Jokowi terus membenahi birokrasi dan pelayanan publik. Salah satu hal yang dilakukannya adalah membuat mal pelayanan publik di Jakarta dan Surabaya. Pelayanan yang dilakukan diantaranya pengurusan pajak, sertifikat lahan, sampai paspor. "Mau ngurus surat nikah, kalau perlu, tidak usah lagi ke Kantor Urusan Agama, langsung ke mal pelayanan publik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada Rabu lalu, 4 Oktober 2017. Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk membenahi birokrasi. Perlindungan TKI di Luar Negeri. Soal perlindungan buruh migran ini mendapat sorotan dari para aktivis. Salah satunya adalah pemberlakuan syarat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) menjadi sorotan aktivis perlindungan buruh migran. "Perlindungan buruh migran jangan hanya berhenti di pidato dan lembaran aturan," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Minggu 30 April 2107. Menurutnya pemberlakuan syarat KTLN bertentangan dengan komitmen perlindungan buruh migran. Selain itu, Wahyu mengatakan bukti ketidakseriusan itu ada pada usulan pemerintah yang mereduksi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Peraturan itu sebelumnya berpedoman pada konvensi buruh migran, sementara pada RUU akan berorientasi pada bisnis penempatan.Penyelesaian kasus Hak Asasi Masa Lalu pada pemerintahan Jokowi-JK hingga kini dianggap belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hingga kini dianggap belum jelas penuntasannya, misalnya kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, Kasus Tanjung Priok, Talangsari, hingga kasus 1965. Untuk kasus 1965, pemerintah justru ingin mengambil jalur non-yudisial. Pilihan ini ditentang aktivis HAM karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan pada korban maupun keluarga korban.Pembahasan
Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai dari pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Arti birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, hirarki, dan hubungan yang bersifat impersonal.
Pelajari lebih lanjutMateri tentang pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla https://brainly.co.id/tugas/7690214
#BelajarBersamaBrainly #SPJ1
31. Penelitian tentang efektifitas birokrasi dalam pelayanan publik yang menyajikan data tentang efisiensi birokrasi,menurut tujuannya disebut dengan penelitian
Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan/narasi untuk suatu fenomena sosial tertentu. Pada ilustrasi di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas birokrasi dalam pelayanan publik. Hal ini berarti, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut. Pengetahuan lebih dalam mengenai suatu fenomena sosial memberi kesempatan bagi peneliti untuk mencari solusi yang tepat terhadap suatu permasalahan.
Semoga membantu ;)
32. Jelaskan seperti apakah kelemahan dalam birokrasi dan sertakan contohnya pada organisasi publik/pemerintahan daerah!
Jawaban:
Contoh kelemahan dalam birokrasi pada organisasi publik/pemerintahan daerah adalah tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dan daerah serta adanya peraturan daerah yang menghambat investas i
Penjelasan:
Kelemahan dalam birokrasi dan sertakan contohnya pada organisasi publik/pemerintahan daerah!
Kelemahan-kelemahan birokrasi adalah:
a. penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional b. terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki c. kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi d. berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasiContoh kelemahan dalam birokrasi pada organisasi publik/pemerintahan daerah adalah tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dan daerah serta adanya peraturan daerah yang menghambat investas i
Pelajari lebih lanjut tentang materi birokrasi https://brainly.co.id/tugas/15011878
#BelajarBersamaBrainly
33. Jelaskan seperti apakah kelemahan dalam birokrasi dan sertakan contohnya pada organisasi publik/pemerintahan daerah!
Kelemahan dari birokrasi di Indonesia adalah maraknya pungli dan pelayanan masyrakat yang masih tergolong buruk. Hal ini akan berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sehingga memperburuk birokrasi. Contoh kelemahan dalam birokrasi pada organisasi publik/pemerintahan daerah adalah tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dan daerah serta adanya peraturan daerah yang menghambat investasi.
Pembahasan
Kelemahan dalam birokrasi dan sertakan contohnya pada organisasi publik/pemerintahan daera. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.
Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.
Kelemahan-kelemahan birokrasi adalah :
Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsionalterlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarkiKecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasiBerlakunya pita merah dalam kehidupan organisasiContoh kelemahan dalam birokrasi pada organisasi publik/pemerintahan daerah adalah tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dan daerah serta adanya peraturan daerah yang menghambat investasi.
Pelajari Lebih Lanjut
Materi tentang pengertian biro : https://brainly.co.id/tugas/2757661
Materi tentang demokrasi pancasila : https://brainly.co.id/tugas/27707747
Materi tentang 7 prinsip dalam komunikasi : brainly.co.id/tugas/22591822
Detail jawaban
Kelas: 10
Mapel: PPKn
Bab: Bab 6 - Sistem Politk Indonesia
Kode : 10.9.6
#AyoBelajar
#SPJ5
34. Bagaimana hubungan atau keterkaitan antara MSDM dengan kinerja birokrasi publik indonesia.
Penjelasan:
Masyarakat Indonesia melihat bahwa pelayanan dalam birokrasi masih belum baik. Masyarakat beranggapan bahwa para pelayan public tersebut belum memiliki komitmen dan konsistensi dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut karena setiap sumber daya manusia dalam birokrasi belum menjalankan standar kompentensi dengan baik dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang merasakan bahwa pelayanan dari para birokrat kita belum cepat tanggap.Jika kita mengacu pada teori x dan y dari Mc gregor, maka kita dapat melihat bahwa perilaku dari para pekerja birokrasi kita berbeda) beda. Misal pada karyawan x yang memiliki sikap kurang cepat tanggap, kurang memilikikesadaran dan komitmen, tidak suka bekerja dan tidak bertanggungjawab. Lalu pada karyawan y yang memiliki kesadaran tinggi akan pekerjaannya,suka bekerja,memiliki komitmen dan bertanggungjawab. Demikianlah seperti halnya yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak para pegawai birokrat yang memiliki karakter x tetapi juga ada yang memiliki karakter y. Dengan memahami sifat dan karakter dari para pegawai birokrat kita maka kita dapat menentukan cara untuk meningkatkan kualitas para pegawai birokrasi.
Berikut adalah berbagai cara penanganganan masalah sumber dayamanusia yang kami paparkan berdasarkan karakter pegawai itu sendiri :
1.Pegawai memiliki kemampuan daya cipta yang kecil dalam memecahkanmasalah) masalah organisasi, maka perlu diadakannya pelatihan kepada para pegawai agar mereka mampu meningkatkan kemampuan mereka.
2.Pegawai kurang ambisius, kurang bertanggung jawab dan hanya senang diarahkan. Maka perlu adanya motivasi kepada pegawai seperti halnya berupaimbalan atas prestasi dan hukuman atas pelanggaran.
3.Pegawai kurang menyukai pekerjaan, maka perlu adanya penempatan posisikerja atau di!isi yang sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut.
4.Pegawai suka melakukan pelanggaran dalam bekerja, maka diperlukan fungsi controlling yang tegas agar pegawai tidak melakukan penyelewengan dalam pencapaian tujuan organisasi & Pegawai menunjukan prestasi yang baik dalam bekerja, maka pegawai patut mendapatkan imbalan atau balas jasa (remunerasi) yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya
35. jelaskan yang di maksud dg birokrasi
suatu tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.
36. jelaskan apa peran adminstrasi publik dalam reformasi birokrasi di indonesia
Peran Administrasi Publik dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia PDF
Sebagaimana yang dirumuskan oleh Pfiffner dan Presthus pada tahun 1967, Administrasi publik adalah suatu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari cara-cara menerapkan nilai-nilai politik. Definisi ini sejalan dengan gagasan awal yang disampaikan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1988 yang diyakini sebagai orang yang menginspirasi lahirnya cabang ilmu administrasi publik modern di Negara Amerika. Wilson menyatakan bahwa ilmu administrasi publik adalah produk dari perkembangan ilmu politik. Namun demikian Wilson juga mengusulkan adanya pemisahan antara disiplin ilmu politik dan administrasi. Gagasan Wilson inilah yang akhirnya dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi. Masih menurut Wilson, ilmu adinistrasi terutama sangat berkaitan dengan dua hal yaitu “Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan baik” dan “Bagaimana pemerintah melakukannya dengan efektif dan efisien.
O’toole pada tahun 1997 membuat kesimpulan mengenai peran para administrator publik tersebut bahwa administrasi yang berkembang sampai saat ini sangat berperan positif dalam proses demokratisasi karena sudah tidak lagi terlalu paroksial dan hirarkis melainkan lebih mirip sebuah jaringan kerja atau network. Hal-hal tersebut disampaikan oleh O’tool untuk mengenang Dwight Waljo yang pernah pula menyampaikan bahwa apabila administrasi merupakan inti pemerintahan maka teori demokrasi yang ada harus mencakup administrasi.
Pada situasi yang lain, untuk menjadi katalisator proses administrasi , administrasi publik tidak dapat diharapkan. Seperti juga di tempat lain, di Negara-negara Afrika sub-sahara ketika rezim militer telah menguasai pemerintahan, mereka menjalankan pemerintahan itu dengan komando diantaranya melumpuhkan lembaga-lembaga legislative dan memerintah dengan komando. Akibatnya bagi warga Negara tidak ada saluran institusi politik pada proses pengambilan keputusan.Biasanya penguasa militer mendapatkan masukan bagi proses perumusan serta pengambilan keputusan dengan cara memasukkan elit politik sipil. Ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap tuntutan transisi pada pihak sipil serta sebagai metode politik untuk menjalankan proses sipilisasi rezim militer.
Berdasarkan yang telah disampaikan di atas, asal memenuhi persyaratan tertentu administrasi publik dapat bertempat di jantung gerakan demokratisasi politik. Ketiga persyaratan itu yang pertama adalah mampu menjalankan perencanaan strategis yang bersifat menyeluruh sebagaimana yang dilakukan di Taiwan sebagaimana yang disampaikan Sun dan Gargan. Syarat kedua memiliki struktur organisasi yang tidak terlalu paroksial dan hirarkis sebagaimana yang dikemukakan O’toole. Ketiga, terbebas dari pendekatan serta kultur materialistik dalam menjalankan pelayanan publik. Indonesia dalam hal perencanaan strategis memiliki pengalaman serta insititusi perencanaan seperti Bappeda di tingkat daerah dan Bappenas di tingkat nasional. Yang perlu dilakukan adalah reposisi serta revitalisasi fungsi-fungsi institusional yang dibuat sejalan dengan konteks demokrasi yang diinginkan. Mekanisme perencanaan yang bersifat bottom-up seharusnya terus dilakukan bukan hanya untuk mencari legitimasi serta sekedar basa-basi. Bagi kedua syarat terakhir yaitu kultur birokrasi dan struktur masih memerlukan ketekunan dan kesabaran untuk melakukan perubahan secara gradual untuk mengurangi atau bahkan menghindari biaya ekonomi, sosial dan politik yang tinggi. Pembicaraan mengenai reformasi administrasi dalam hubungan ini tetap memiliki keterkaitan. Dari sini muncul pertanyaan yang berikutnya yaitu reformasi ke arah manakah yang dikehendaki?
Apa yang disampaikan di atas minimal merupakan sebuah petunjuk mengenai ke arah mana reformasi administrasi publik Indonesia harus menuju. Pada awal tahun 90-an suatu gerakan reformasi publik yang sempat menjadi popular tampil dalam kemasan reinventing government yang memiliki akar pada tradisi serta perspektif New publik management yaitu kristalisasi dari praktik administrasi publik yang ada di Amerika Serikat. Pendapat dari para pendukung gerakan tersebut menyatakan bahwa institusi-institusi administrasi yang telah dikembangkan dalam kerangka brokrasi model pengawasan dan komando telah secara signifikan berubah selama abad ke-20 namun harus tetap diubah. Birokrasi semacam itu tak lagi efektif dan efisien bahkan telah ketinggalan zaman bila kita melihat tatanan ekonomi politik dunia yang saat ini semakin mengglobal. Sebagai contoh, brokrasi di Amerika oleh karena itu harus menjalankan reformasi institusi administrasi publik agar dapat mempunyai karakter kewirausahaan. Satu lagi pertanyaan kemudian muncul apakan administrasi publik semacam itu dapat menjadi model bagi reformasi administrasi pubik di Indonesia. Untuk mendapatkan jawabannya perlu kita menyimak lebih teliti berbagai penelitian yang masih dilakukan mengenai reinventing government ataupun reformasi birokrasi .
jdkan branliest answer
37. Jelaskan menurut kelompok hubungan antara prinsip birokrasi yang baik dengan praktek etika administrasi publik, kemukakan hubungan kedunya menjadi hubungan comperative
Jawaban:
Birokrat sebagai pelaksana penyelenggara negara serta pelayan masyarakat harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat agar ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dapat tercapai. Di samping itu tujuan birokrasi bukanlah hanya sekedar pelayanan publik. Pelayanan publik hanyalah merupakan salah satu manifestasi fungsi birokrasi.
Dalam konteks birokrasi, etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Pada kenyataannya etika menjadi suatu hal yang amat dilekatkan dengan birokrasi. Alasannya sangat sederhana,yakni karena merekalah yang mempunyai kekuasaan danmereka juga yang harus membuat keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan mereka itu akan mempengaruhi publik secara keseluruhan. Oleh karena itu etika senantiasa dihubungkan dengan soal nilai yang mengatur perilakumanusia, dihadapkan pada benar atau salah sesuatu tindakandan pada baik atau buruknya motif dan tujuan tindakan yang dilakukan
38. Apa hubungan antara birokrasi dengan Governansi Publik?
Jawaban:
1) Birokrasi dan Kedudukannya dalam negara Demokrasi; 2). Perkembangan Birokrasi dalam arah perkembangan Administrasi Negara; 3) Budaya Organisasi dan Nilai-Nilai Publik dalam Birokrasi; 4) Birokrasi dan Good Governance; 5) Lingkungan Birokrasi Pemerintah; 6) Kepercayaan Publik terhadap birokrasi; 7) Patologi dalam Birokrasi; 8) Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Birokrasi; 9) Birokrasi dan Tata Kelola yang Inovatif; 10) Quasi Government; 11) Pengawasan terhadap Birokrasi; 12) Akuntabilitas Birokrasi Sektor Publik; 13) Komunikasi dalam Birokrasi; dan 14) Penerapan Electronic Government: Peluang dan Tantangannya.
Penjelasan:
Mungkin ini membantu.
Maaf kalau salah,bilang aja.
39. mengapa dalam konsep birokrasi publik muncul istilah isu pembangunan
Mapel PPKn
Kategori: Sistem pemerintahan
kata kunci: Budaya Publik
Pembahasan: dalam konsep birokrasi publik muncul istilah isu pembangunan dikarenakan Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang yang wajib seluruh warga negara untuk mendukung dan ikut serta dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan
semangat belajarnya kawan
40. Paradigma birokrasi pada masa reformasi adalah memaksimalkan pelayanan publik. reformasi pelayanan publik yang Anda ketahui atau Anda alami secara pribadi.
yaitu bebas berargumen dalam arti berdemokrasi dengan nilai etik yang berlaku
pengalaman demo reformasi pelayanan publik adalah sebuah pembagian terhadap para semua masyarakat yang menyeluruh.
